Bawaslu – Gakkumdu Penguatan terhadap Panwascam se – Kabupaten OKI

FAJARSUMATERA, OKI – Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam suatu negara demokrasi. Kejujuran, kenyamanan dan keamanan serta keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan menjadi cerminan kualitas demokrasi. Tindak pidana pemilihan umum di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana.

Guna mensukseskan pemilu dan memberikan rasa aman dan nyaman serta meminimalisir adanya kecurangan atau tindak pidana pemilu di tahun 2024 mendatang, untuk itulah Badan pengawas pemilu (Bawaslu) OKI bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten OKI melaksanakan giat penguatan kapasitas jajaran pengawas tingkat kecamatan sekabupaten OKI yang dilaksanakan di Hotel Dinasti Kayuagung, Kamis (24/11/2022). Hadir dalam acara tersebut Ketua Bawaslu OKI dan Komisioner Bawaslu OKI lainnya, narasumber yang memberikan materi serta para peserta kegiatan dari tiap-tiap perwakilan panwascam dari 18 Kecamatan yang ada di Kab OKI.

Ketua Bawaslu Ihsan Hamidi SAg MPd.I dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan penguatan kapasitas panwascam dalam menambah wawasan dan pemahaman tentang penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu Pilpres dan Pileg tahun 2024 mendatang, ungkapnya.

Lanjutnya, dengan adanya penguatan eksistensi kelembagaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melalui redesain pola kerja dan kesepahaman. Keberadaan Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu ini dapat terbangun pola hubungan yang bersifat koordinatif dengan tetap menjaga kemandirian masing-masing kelembagaan, harapnya.

Adapun pembahasan yang disampaikan pemateri selaku narasumber kegiatan dari perwakilan Polres OKI melalui Kasi Pidsus Kanit Pidana Khusus Polres OKI, Iptu Wahyudi SH dan juga dari Kejaksaan Negeri Kab OKI melalui Kasi Intel Kejari OKI Belmento SH MH, serta Fahrudin sebagai narasumber dari Bawaslu kepada peserta kegiatan tersebut, seperti bagaimana peranan gakkumdu dalam menangani kasus pelanggaran pemilihan umum dan bagaimana penerapan sanksi-sanksi pidana menurut undang-undang pemilu dalam menangani kasus tindak pidana pemilu 2024 mendatang. (Aliaman)

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *