UMP

Pengamat Soroti Dugaan Pelanggaran Pengupahan Hutama Karya

Pengamat Soroti Dugaan Pelanggaran Pengupahan Hutama Karya

Bandar Lampung - Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila) Dr. Yusdiyanto meminta Dinas ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Lampung menindaklanjuti soal perusahaan yang masih memberikan upah di bawah UMP atau UMK. Yusdiyanto mengatakan, bahwa dalam Peraturan Menteri upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. "Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan, " kata Yusdiyanto kepada fajarsumetara. Selasa (02/07). Untuk itu, kata dia, persoalan yang saat ini menyangkut PT Hutama Karya yang…
Read More