Kasus DLH, Kejati Periksa Pejabat BPRD

Bandar Lampung – Penyidik Tipikor Kejati lampung kembali memeriksa Enam saksi perkara Dinas Lingkungan Hidup kota bandarlampung Tahun Anggaran 2019-2021.Senin (26/09)

Kasipenkum kejati Lampung I Made Agus Putra mengatakan, bahwa tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung kembali melakukan pendalaman dengan kembali melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait Tipikor dalam Pemungutan Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019 Sampai Tahun 2021.

“Adapun saksi-saksi yang diperiksa antara lain , RDS, diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya sebagai Penagih UPT Tanjung Karang Pusat Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019 sampai Tahun 2021 ,” kata Made kepada awak media.

Made menjelaskan, saksi lainnya yakni AS, diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya sebagai Kepala Bidang Pajak Pada BPPRD Kota Bandar Lampung.

” FY, diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya sebagai Penagih UPT Bumi Waras, DS diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya sebagai Penagih UPT Pada Way Halim Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019 sampai Tahun 2021 , “jelasnya

Made mengungkapkan, AN, diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya sebagai Penagih UPT Labuhan Ratu Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung .

“SMS, diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya sebagai Penagih UPT Teluk Betung Selatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019 sampai Tahun 2021 , ” ungkapnya

Made menambahkan, pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi .

Serta pemeriksaan saksi bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara tindak Pidana Korupsi Dalam Pemungutan Retribusi Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019 sampai Tahun 2021,” tambahnya

Dimana sebelumnya, dalam tahap penyelidikan ada beberapa fakta yang harus didalami pada kegiatan tersebut.

“Diantaranya mekanisme pengelolaan retribusi sampah yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, dimana objek retribusi yang di pungut namun tidak disetorkan ke kas negara, ” tandasnya

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *