MAKI Minta KPK Usut Dana PEN Bandar Lampung

Bandar Lampung – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Bandarlampung, pasca ditangkapnya nya Dirjen Kemendagri M Ardian Noervianto sebagai tersangka.

Koordinator Maki Bonyamin Saiman menerangkan, jika pengembangan perkara dana PEN bisa saja dilakukan di daerah lain, termasuk di Bandarlampung untuk mengetahui adanya pemberian janji atau hadiah.

“Apapun itu, saya meminta KPK untuk mengembangkan penyidikan ke daerah -daerah lain diluar dari kolaka Timur , terkait dengan penjualan pengaruh dan suap pinjaman PEN di daerah, ” kata Maki kepada fajarsumatera. co.id.Jumat (11/02)

Untuk itu , Maki pun menyoroti dugaan yang terjadi di Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait dana PEN tersebut, untuk KPK menindaklanjuti pasca ditangkapnya Dirjen Kemendagri M Ardian Noervianto sebagai tersangka.

“Jika itu menyangkut di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung itu harus di kejar ke sana dan bila cukup dua alat bukti segera tetapkan pelakunya ( tersangka) , ” tegasnya

Selain itu, Maki berpendapat, sebuah rangkaian janji bisa saja disebut dalam katagori korupsi meski belum ada aliran dana dan perbuatan .

“Bukan semata – mata harus ada aliran dana suap menyuap, tapi adanya sebuah rangkaian janji itu bisa masuk dalam katagori korupsi dan persoalan ini, dalam undang – undang korupsi merupakan sebuah materi atau janji yang harus dikembangkan juga di Bandarlampung, ” ungkapnya

Maki berharap, KPK dapat mendalami perkara dugaan suap dana PEN di bandar lampung. dan segera menetapkan siapa saja pelaku yang terlibat dalam dugaan tersebut.

“Saya berharap, KPK dapat menindaklanjuti dugaan suap di Bandarlampung dan dapat menemukan alat bukti untuk dijadikan tersangka dalam perkara dana PEN, “pungkasnya

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan akan mengusut pengurusan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kota Bandar Lampung. Pengusutan itu pengembangan dari perkara mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto.

“Terkait pengajuan dana PEN akan didalami lebih lanjut dengan mengkonfirmasi kepada para saksi yang dipanggil pada proses penyidikan ini,” ujar Ali dikutip dari RM.id, Senin (7/2).

Ardian diketahui menerima suap Rp 1,5 miliar dalam pengurusan dana PEN Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

Berasal dari Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur. Ardian membantu memuluskan pinjaman dana PEN Kabupaten Kolaka Timur kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 350 miliar.

Ardian diduga  membantu memuluskan pinjaman dana PEN Kota Bandar Lampung sebesar Rp 149 miliar. Ardian diduga menerima suap lewat Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, M. Nurramdhan. “Nanti hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik,” kata Ali.

Sekretaris BPKAD Kota Bandar Lampung, M. Nurramdhan membantah pernah memberikan suap kepada Ardian. Ia berdalih Ardian sulit diajak komunikasi, apalagi ditemui. Nurramdhan menerangkan, perjanjian dengan PT SMI belum rampung karena belum ada persetujuan dari Kemendagri. “Informasi (suap) itu tidak benar,” bantahnya.

Sebelumnya Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto membeberkan Ardian selaku Dirjen Bina Keuangan Daerrag Kemendagri memiliki tugas melaksanakan salah satu bentuk investasi langsung pemerintah berupa pinjaman dana PEN tahun 2021.

Pinjaman itu diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktur, berupa pinjaman program atau kegiatan sesuai kebutuhan daerah. Dengan tugas tersebut, Ardian memiliki kewenangan dalam menyusun surat pertimbangan Menteri.

Namun Ardian diduga kerap menyalahgunakan kewenangannya tersebut. “Kami menekankan, bahwa pemanfaatan dana PEN nantinya juga harus betul-betul untuk memulihkan dan membangkitkan kondisi ekonomi rakyat yang tengah terpuruk akibat pandemi Covid-19,” kata Karyoto. Diungkap Karyoto, dugaan tersebut muncul ketika pihaknya melakukan penyidikan terhadap Ardian. Ardian diduga menerima suap dari Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur sebesar Rp 1,5 miliar. Dalam kasus itu,

KPK turut menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M. Syukur Akbar dan Andi Merya Nur sebagai tersangka. Perkara ini bermula pada Maret 2021, ketika Andi Merya Nur menghubungi Laode agar bisa dibantu mendapatkan pinjaman dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur. Atas permintaan itu, Laode dan Andi Merya Nur terbang ke Jakarta untuk bertemu Ardian di kantornya pada Bulan Mei 2021

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.