Pers Jangan Kedepankan Sensasi

Kendari– Insan Pers Indonesia telah memainkan perannya sebagai kontrol sosial, memberikan informasi, juga sebagai sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya, ini idealnya fungsi pers. Karenanya insan pers jangan hanya mengedepankan sensasi.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) saat menjadi Keynote Speaker dalam Seminar Nasional dan Konvensi Nasional Media Massa, yang merupakan rangkaian HPN 2022 di Claro Hotel, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (08/02/2022).

“Kami sangat berharap media menggindari sensasi. Boleh ada konten yg menghibur tapi jangan mengibul,” kata Mahfud.

Dalam menyampaikan informasi, lanjut Mahfud, insan pers harus memperhatikan nilai-nilai kebangsaan, dan kesadaran akan pentingnya nilai persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.

“Sesaat lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Peran pers sangat diperlukan, sebagai pemersatu bangsa, bukan penyebar hoax,” tegasnya.

Dalam kondisi pandemi saat ini, tambah dia, yang dibutuhkan masyarakat adalah pikiran dan energi positif, semangat untuk bertahan, dan saling mendukung satu sama lain.

“Dibutuhkan ruang publik dan pemberitaan media yang kondusif, yang memotivasi masyarakat, tanpa harus menanggalkan independensi dan obyektifitas yang dimiliki,” paparnya.

Media maenstream, tambahnya, harus menjadi plopor model media massa yang berkelanjutan, yang membedakan antara media sosial yang menjadi tempat berkembangnya hoax dengan media mainstream adalah pada standar kualitas konten, baik dari sisi akurasi maupun aspek etik atau moral konten yang disebarkan.

“Proses yang berjenjang di ruang redaksi, dari reporter, ke redaktur dan hingga pemred, adalah jaminan kualitas dan akurasi sehingga beritanya bisa dipertanggungjawabkan,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Karenanya, kata dia, hal tersebut harus dipertahankan. Agar informasi yang sampai ke masyarakat bisa dipertanggung jawabkan.

“Ketika ada kesalahan, tentu jelas yang bertanggung jawab, apakah salah di reporter, editor atau salah di redaktur,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers juga mengatakan bahwa belanja iklan digital di Indonesia saat ini dikuasai oleh negara asing.

“Ini fenomena global, sedangkan media siber Indonesia terbatas, hanya iklan banner dan iklan baris.” kata Agus Sudibyo dalam Konvensi nasional media massa.

Dalam skema praktik, media massa hanya memperoleh 25% dari nilai transaksi iklan global, kata Agus.

“Media massa Indonesia harus bisa menyeimbangkan antara iklan komersial dan pemerintahan. agar independensi media bisa terjaga.” pungkasnya

Pada Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional 2022 di Sulawesi Tenggara, di hadiri Menteri PolHukan Mahfud Md secara Virtual Zoom, dan Agus Sudibyo, dan peserta HPN 2022 di Ballroom Phinisi Hotel Claro Kendari Sulawesi Tenggara. RZ

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.