Fortuba Kawal Kasus Pencabulan

Menggala,-Kasus Paidi Bin Abdul Roni terdakwa dugaan Asusila terhadap anak dibawah umur di prediksi bakal berjalan  Alot,padahal Sidang Perdana dalam agenda pembacaan tuntutan baru saja digelar senin 07 febuari di Pengadilan Negeri Tulangbawang secara tertutup.

Setelah Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi atau Nota Keberatan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Menggala,kali ini Protes juga dilakukan oleh Ketua LSM Fortuba Tulangbawang Andika.

Andika meminta agar JPU membatalkan seluruh dakwaan terhadap Paidi,lantaran dinilai Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dinilai terdapat kejanggalan tidak sesuai dengan fakta.

Bahkan Andika mengancam akan mengelar Aksi Damai dengan massa besar di PN dan Kejari Menggala jika tuntutan pembatalan tuntutan tidak di indahkan oleh PN dan Kejari Menggala.

“Ini seperti rekayasa,keluarga korban sudah pernah meminta maaf kepada keluarga terdakwa pada 30 Agustus 2021,saya pegang bukti permintaan maaf keluarga korban,pada waktu itu keluarga Paidi sempat marah,mungkin karena Takut dilaporkan pencemaran nama baik mereka (korban red) membuat laporan Polisi pada 01 September di polres mesuji,”beber Andika 07/02.

Dijelaskan Andika,pada saat meminta maaf atas tuduhan tersebut Korban memang tidak berbicara lantaran pada sat itu Korban Kesurupan,sehingga permintaan maaf disampaikan oleh Kakak Kandung dan orang tua korban.

Namun lanjut Andika,setelah semua persoalan masuk ranah Hukum Polres Mesuji semua bukti pendukung terlapor Paidi diserahkan semua kepada Penyidik.

“Tapi aneh semua bukti-bukti yang kami serahkan untuk meyakinkan penyidik jika Paidi tidak bersalah malah sama sekali tidak di hiraukan oleh penyidik malahan Paidi ditetapkan menjadi tersangka ini luar biasa seperti di paksakan,”tandas Andika.

Oleh sebab itu dirinya meminta agar seluruh pihak penegak Hukum dalam hal ini JPU dan Hakim benar-benar dapat bekerja profesional mengungkap kebenaran persoalan tersebut.

“Silahkan dihukum kalau memang Paidi terbukti bersalah namun harus dilihat juga bukti-bukti yang menguatkan jika dirinya tidak bersalah,kami hanya ingin Keadilan Hukum ditegakan jangan sepihak,”tandasnya.

Untuk keadilan Hukum tersebut dirinya meminta agar BAP terdakwa dibatalkan,mengingat terdakwa pada saat pemeriksaan sama sekali tidak di dampinggi oleh Penasehat Hukum.

“Kami akan kawal terus persoalan ini sampai tuntas,bahkan jika Keadilan Hukum tidak kami dapat maka Saya dan beberapa lembaga lainya akan turun ke jalan mengelar Aksi Damai,”pungkasnya.

Diketahui Tim Penasehat Hukum (PH) Paidi Bin Abdul Roni terdakwa kasus dugaan Persetubuhan ANAK dibawah Umur,mengajukan Eksepsi atau Nota Keberatan terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Menggala.

PH,Terdakwa langsung menyampaikan Keberatan atas dakwaan kliennya pada sidang perdana yang digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Tulangbawang pada Senin.07 februari 2022.

Menurut Penasehat Hukum Terdakwa Paidi,DR.(Can) Nurul HIDAYAH.SH.MH,menjelaskan jika Penahanan dan Penetapan Tersangka Paidi oleh Polres Mesuji tidak sah batal demi hukum.

Hal tersebut dikarenakan selama dalam Pemeriksaan klienya sama sekali tidak di dampinggi oleh Penasehat Hukum,itu dibuktikan Dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) 20-09_2921 hanya di tanda tangani oleh  penyidik dan Klienya terapi tampa ada tanda tangan Penasehat Hukum.

“Sidang ini mesti tidak bisa dilanjutkan karena BAP tidak Sah Penyidik Polres Mesuji dalam melakukan Pemeriksaan terhadap klien kami telah melanggar Pasal 56 AYAT 1 KUHAP saya mohon yang mulia Hakim untuk membatalkan persidangan ini,dan membebaskan klien kami,”tandas Nurul Hidayah.

Menurut Nurul dalam Pasal 56 Ayat 1 KUHAP berbunyi  Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun lebih.

Atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat Pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka.

“Mestinya saat Penyidik melakukan pemeriksaan harus melihat apakah yang bersangkutan didampinggi Penesehat Hukum atau tidak,jika terperiksa ada PH yang mendampingi maka Pemeriksaan dapat dilanjutkan,Namun jika terperiksa tidak di dampinggi oleh PH maka Penyidik harus menghentikan Pemeriksaan sementara sampai terperiksa di dampinggi PH,”Urainya.

Oleh karena lanjut Nurul,adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Penyidik Polres Mesuji,dalam Perkara Nomor Reg Perkara Pdm-04/Tuba/01/2022 atas nama Terdakwa Paidi Bin Abdul Roni,maka kami Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa telah mengajukan Eksepsi atau Nota Keberatan terhadap Dakwaan JPU.

Sebab Sambung Nurul selain Penyidik telah melanggar Pasal 56 Ayat 1 KUHAP,juga bertentangan dengan Putusan MA RI Nomor:1565 K/Pid/1991,tertanggal 16 september 1991,yang pokok menyatakan apabila syarat syarat permintaan  tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasehat Hukum bagi Tersangka sejak awal Penyidikan,maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Dan Putusan MA RI NOMOR:367K/PID/ 29 MEI 1998,yang pada pokoknya menyatakan Apabila tak didampingi Penasehat Hukum di tingkat penyidikan  maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP hingga BAP Penyidikan dari JPU tidak dapat diterima walaupun Pemeriksaan di sidang pengadilan di dampinggi Penasehat hukum.

“Jadi kami minta kepada JPU dan yang mulia majelis Hakim PN Menggala Tulangbawang berlaku Adil melihat fakta-fakta persidangan,klien kami tidak bersalah dan segera dibebaskan karena perkara Paidi Bin Abdul Roni tidak Sah dan harus dibatalkan demi keadilan Hukum,”pungkasnya.

Diketahui Paidi Bin Abdul Roni menjadi terdakwa setelah dilakukannya penangkapan dan penetapan Tersangka oleh penyidik Polres Mesuji.

Terdakwa Paidi diancam Hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun atau denda sebesar Rp.5 Milyar.

Paidi di duga melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal  81 AYAT 1 JO PASAL 76 D DAN PASAL 82 AYAT 1 JO PASAL 76 E UU 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU 23 TAHUN 2002 TentangPerlindunganAnak.

Namun Sampai berita ini diturunkan belum ada peryataan resmi dari pihak Polres Kabupaten Mesuji,terkait kebenaran Eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Paidi Bin Abdul Roni.(Fs-Murni.Ac)

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.