Terbukti Korupsi, Kasubag DPRD Pringsewu Dituntut 1,4 Tahun

Bandar Lampung – Kasubbag Fasilitasi dan Koordinasi Sekretariat DPRD Pringsewu Sri Wahyuni dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) satu tahun empat bulan kurungan penjara di Pengadilan Negeri (PN) , Tanjungkarang Bandarlampung. Kamis (03/02)

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammaf Ifan mengatakan , bahwa terdakwa sri terbukti melanggar pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sri Wahyuni, satu tahun empat bulan penjara serta membayar denda Rp. 50 juta subsider 5 bulan dan membayar uang pengganti Rp 311.821.300,00,” kata Ifan saat membacakan tuntutan kepada majelis hakim.

Ia menjelaskan, jika terdakwa selama ini juga telah mengembalikan kerugian Negara sekitar Rp. 300 juta kepada JPU.

“Telah dibayar secara keseluruhan dengan uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum senilai Rp. 311.821.300,00,” tutupnya

Diketahui , Perbuatan korupsi tersebut berawal dari saat dirinya menjabat sebagai Kasubag Fasilitasi dan Koordinasi Setwan DPRD Pringsewu ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Paripurna pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya , terdakwa memesan makan, minun dan snack untuk rapat paripurna tahun 2019 – 2020, namun pihak penyedia tidak pernah mendapatkan surat atau kwitansi dari terdakwa selaku PPTK.

Bahkan, beberapa perusahaan yang dipesan seperti CV Wiwik Katering, dan Yuli Cake yang tidak memiliki CV, sehingga bon atau pesanan ke Yuli Cake dimasukan ke CV Wiwik Katering.

“Menimbulkan ketidak sesuaian harga dan jenis makanan yang dipesan kepada para Penyedia dengan harga dan jenis makanan yang tertuang dalam surat pesanan / kwitansi pengadaan langsung. Oleh karena itu mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pesanan yang dilakukan secara lisan / via telpon kepada para penyedia,” ucap JPU saat membacakan dakwaan pada waktu lalu.

Sehingga, modus yang digunakan terdakwa yakni, menaikan harga makanan dan snack. Makanan nasi kotak dan prasmanan yang berharga Rp. 45 ribu dinaikan menjadi Rp. 50 ribu, kemudian snack Rp. 20 ribu, dinaikan menjadi Rp. 25 ribu.

“Berdasarkan bon-bon pesanan tersebut, Terdakwa Sri Wahyuni menyusun HPS, Nota Pembelian dan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani ole Budi Heryanto Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang dan Pejabat Pengadaan. Setelah dokumen pembayaran dan pertanggung jawaban lengkap, Terdakwa Sri Wahyuni menyampaikan berkas tersebut kepada Sdr. Fathur Rohman Rizqi untuk dibuatkan SPP dan selanjutnya diproses menjadi SPM oleh Pejabat Penata usahaan Keuangan dan pada akhirnya disampaikan ke BUD untuk diproses pembayaran melalui penerbitan SP2D serta pemindah bukuan sejumlah uang kepada CV. Wiwik Catering,” ungkapknya

Kemudian dari perhitungan, realisasi pen
pembayaran untuk Belanja Makanan dan Minuman pada Kegiatan Rapat-rapat Paripurna dan Kegiatan Rapat-rapat AKD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019 dan 2020 setelah pemotongan pajak senilai Rp. 872.538.100, sementara realisasi asli serta pajak yang tidak dihitungkan ke penyedia, mencapai Rp. 576.160.000

“Berdasarkan Laporan Audit Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR-1303/PW08/5/2021, tanggal 09 September 2021, diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 311.821.300,”tutupnya

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.